Home / KEPRI / TANJUNGPINANG / Terjadi Diskriminasi Media di Diskominfo Kepri, Di Duga Habis dana hanya untuk Pencairan Dana Titipan Pokir DPRD

Terjadi Diskriminasi Media di Diskominfo Kepri, Di Duga Habis dana hanya untuk Pencairan Dana Titipan Pokir DPRD

Kadis Kominfo Kepri Hasan

Detikexpose.com, Tanjungpinang– Pencairan dana publikasi di dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo ) Provinsi  Kepri di duga terjadi diskriminasi  tidak semua kebagian media yang berada di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ( kepri ) di duga dana sudah habis  hanya untuk membayar pencairan Titipan POKIR DPRD.

Hal tersebut di sampaikan oleh sejumlah pemilik media yang berada di Kota Tanjungpinang, bahkan ada yang dapat besar sampai ratusan juta per media pertahun dan ada juga yang hanya dapat 10. juta pertahun, jelas di kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terjadi Diskriminasi kepada pemilik media luar biasa tak terduga,” Ujar sejumlah pemilik media.

Selama ini  Ansar Ahmad saat menjadi Bupati Kabupaten Bintan selama Dua Periode sangat baik kepada media, tapi kenapa saat jadi Gubernur jadi begini ya ?

Sumber salah seorang staf diskominfo Kepri  yang tidak mau di sebutkan namanya, mengatan kepada media ini, Senin ( 19/9/2022) bahwa pencairan dana Publikasi sudah beberapa media di bayarkan akhir bulan  Agustus dan Awal bulan september 2022 hanya saja, tidak semua di bayar hanya yang dekat-dekat saja,” Ucapnya.

“Bukan saja hanya itu, alasan selama ini bagi media yang tidak terferifikasi si Dewan Pers tidak bisa kerja sama Kata Kadis Kominfo Hasan , namun itu, semua hanya triknya untuk tidak mau bekerja sama media yang tidak dekat dengannya,  yang jelas setahu saya ada beberapa media yang tidak terferifikasi  di dewan Pers di bayar seperti media yang sudah di ferifikasi di dewan pers, Itu hanya alasan Bang,” Jelasnya.

“Selain itu,  dana pokok pikiran dewan ( POKIR ) DPRD Kepri telah di cairkan bagi sejumlah oknum pemilik media, aneh harusnya pokir DPRD bukan untuk publikasi harusnya untuk pembangunan di daerah dapil masing-masing anggota DPRD, tapi diskominfo kepri mau mecairkannya titipan pokir tersebut bagi pemilik media hanya untuk publikasi kegiatan gubernur Kepri.” Ucapnya.

Sejumlah pemilik Media, menduga ada kejanggalan penggunaan anggaran beban sosialisasi di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, yang mencapai 12 Miliar Tahun anggaran 2022, diduga adanya tindakan diskriminasi terhadap penerima anggaran dana kerjasama publikasi media di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau.

“Kita tidak tahu bagaimana cara mereka dalam menentukan perusahaan media yang menjadi mitra kerja mereka dalam hal publikasi. Apakah berdasarkan kedekatan, atau hal lainnya, kita tidak paham.

Kadis Kominfo Kepri Hasan saat di Konfirmasi, media ini, terkait hal tersebut, senin (19/9/2022) tidak memblas dan menjawab. (bersambung)

Pewarta: Redaksi

Editor   : Redaksi

Share this:

About detikexpose

Tinggalkan Balasan