Home / KEPRI / TANJUNGPINANG / Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Kepri Drs. H Sardison, MTP, Menindaklanjuti Surat Mendagri Perihal Penundaan Pelaksanaan PILKADES

Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Kepri Drs. H Sardison, MTP, Menindaklanjuti Surat Mendagri Perihal Penundaan Pelaksanaan PILKADES

Drs. H. Sardison, MTP Kepala PMD Dukcapil Provinsi Kepri

DETIKEXPOSE.COM, TANJUNGPINANG— Bertempat di ruang Rapat Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Kepri pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Kepri Drs. H. Sardison, MTP, menindak lanjuti arahan Gubernur Bpk H.Ansar Ahmad,SE.MM dengan didampingi Pejabat didampingi oleh eselon III dan IV melaksanakan rapat melalui teleconference, pada Acara ”Tindak Lanjut Perkembangan PPKM dan Pelaksanaan PILKADES di Tengah Pandemi di Provinsi Kepri”, yang dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota seProv. Kepri, Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Prov.Kepri, Camat se-Prov.Kepri, Tenaga Ahli Madya Prov. Kepri, Lurah/Kades se-Prov. Kepri, Forum Komunikasi RT/RW se -Prov. Kepri dan Pendamping Desa Profesional se-Prov. Kepri.

Sejumlah Eselon II Dan III PMD Dukcapil Provinsi Kepri

Acara dibuka oleh Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Kepri, untuk
menindaklanjuti surat Mendagri Nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 perihal Penundaan Pelaksanaan PILKADES Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid-19 ke tingkat Pemerintahan Kabupaten se-Provinsi Kepri. Beberapa hal disampaikan oleh Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Kepri, kepada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tahapan PILKADES Serentak maupun Pemilihan Antar Waktu (PAW), antara lain :

para peserta

a. Melakukan penundaan pelaksanaan tahapan PILKADES Serentak maupun Pemilihan Antar Waktu (PAW), terhadap yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, kampanye calon dan pemungutan suara dalam rentang waktu 2 (dua) bulan sejak surat ini ditandatangani atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut (Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya).

Staf dan pejabat eselon

b. Menugaskan Camat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon Kades yang sudah ditetapkan untuk menerapkan protokol Kesehatan dan tetap menjaga kondusifitas di masing-masing desa.
c. Melaporkan tahapan PILKADES Serentak atau PAW yang ditunda kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pemdes dengan tembusan Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Kepri.

d. Diminta kepada Pemerintah Kabupaten, untuk berupaya menurunkan angka penyebaran Covid-19, dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat ini, dengan melakukan koordinasi kepada forkopimda dan satgas penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten serta tokoh masyarakat diwilayah masing-masing Kabupaten tentang penerapan protokol kesehatan serta memperhatiakan jumlah Pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) PILKADES Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), melalui mengendalikan 4 (empat) parameter antara lain menurunkan kasus aktif, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan tingkat kematian, serta menunrunkan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi, melalui :

Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan menerapkan protokol Kesehatan 5M yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas. Mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di wilayah masingmasing.

Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di wilayah Saudara.

Khusus penanganan Covid-19 Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Kepri juga berpesan, agar Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan unsur Pemerintah Desa/Kelurahan sampai dengan RT/RW. Terutama untuk pembentukan Posko penanganan COVID-19, yang memiliki 4 fungsi, yaitu: Pencegahan, penanganan pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19.

Dengan adanya Posko PPKM tingkat RT/RW dapat ikut berperan serta dan dapat langsung berkoordinasi dengan satgas Covid-19 di tingkat Kabupaten/Kota agar dapat ditangani lebih lanjut.

Editor: Redaksi

Share this:

About detikexpose

Tinggalkan Balasan