DETIKEXPOSE.COM, NIAS SELATAN– Rapat Kerja Ranperda tentang Pembahasan APBD Tahun 2020 khususnya di Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan bersama Komisi III DPRD Nisel
menyepakati anggaran BPKPAD sebesar Rp. 12.520.000.000.
Hal tersebut di sampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nias Selatan, Pegangan Dakhi, yang
didampingi Wakil Ketua Komisi III Tongoni Tafonao, Sekretaris Komisi III Ferisman Ndruru, melalui
Konfrensi Pers yang berlangsung di Media Center DPRD Nisel, Jalan Saonigeho Km. 3 Teluk dalam,
Kamis (14/11/2019).
Pegangan Dakhi menjelaskan, bahwa sasaran anggaran BPK-PAD Nisel yang telah disepakati bersama,
yakni : Program dan peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah, program pemeliharaan aset
daerah, Program pendapatan daerah dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
serta memonitoring dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa, Tutur Ketua Komisi III DPRD itu!.
Kita berharap apa capaian yang sudah diraih pada pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2018
dengan perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dapat ditingkatkan lagi , Pinta Dakhi!
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan,
Monasduk Duha, SE., MM mengucapkan apresiasi atas pelaksanaan konferensi pers oleh DPRD Nisel
usai Pembahasan Anggaran. Dimana, selama dia di Birokrasi, baru pertama kali di DPRD Nisel
merasakan hal ini, Ucap Duha dalam konferensi.
Semoga inovasi seperti ini terus berlangsung, sehingga bisa menjadi alat untuk berkomunikasi.
Sehingga apa yang menjadi program prioritas Pemda dapat tersosialisasikan ditengah – tengah
masyarakat melalui rekan – rekan Pers, ujar Monasduk Duha.
Terkait upaya yang dilakukan Pemda melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Nias Selatan, sebelumnya kita menggunakan aplikasi SIPKD, dan saat ini diganti
dengan Aplikasi SIMDA yang serba online, Jelasnya!
Sehingga saat ini setiap awal bulan gaji PNS itu sudah masuk di rekening masing – masing, Tuturnya.
“Dan Itu salah satu strategi yang kita lakukan dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2019 ini.
Kita yakin Kabupaten Nias Selatan bisa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pungkas
Duha.
Tahun 2020, BPKPAD akan memonitoring langsung kedesa terkait pelaporan keuangan Dana Desa,
realisasi, dan presentasi, dan ini salah satu program baru BPKPAD, Tuturnya. ( Mesiana Buulolo ).
