DETIKEXPOSE.COM, Tanjungpinang– Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H.TS. Arif Fadillah menerima secara langsung rombongan para calon guru besar dari Univesitas Padjajaran Bandung, di ruang rapat lantai III, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/6).
Adapun kunjungan para calon guru besar ini adalah dalam rangka melakukan studi, hubungan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi dan pembangunan lokal di daerah Kepulauan, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan pemerintahan nasional serta bagaimana pelaksanaan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas PMD Dukcapil Sardison, Kepala Dinas Pendidikan M. Dali, Kepala Dinas Sosial Doli Boniara, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Lamidi dan Kepala Biro Pemerintahan HAryono.
Arif pada kesempatan ini memaparkan bahwa kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% daratan dan 4% lautan membutuhkan kewenangan khusus dari pemerintah pusat untuk mengelola wilayah ini sehingga kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dapat tercapai.
“Kami sangat komitmen dalam membangun untuk mensejahterakan rakyat, namun karena kondisi geografis dengan lautan yang luas maka membutuhkan sangat banyak dana untuk pembangunan. Oleh karena itu kami terus mendorong agar rancangan undang-undang daerah Kepulauan segera terealisasi sehingga pembagian DAU bukan hanya berdasarkan luas daratan saja namun juga mempertimbangkan luas perairan,” kata Arif.
Selain itu dengan wilayah laut yang luas sebenarnya merupakan potensi yang bisa mendatangkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun sebagai pemilik wilayah lagi-lagi pemda tidak serta merta memiliki kewenangan secara langsung untuk memanfaatkan lautan. Contohnya seperti kegiatan labuh jangkar saat ini belum bisa memberikan manfaat secara langsung bagi pemda karena masih tarik ulur dengan Kementerian Perhubungan RI.
“Mohon ini juga dikaji sebagai bahan studi agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah setempat,” Ujar Arif.
Terkait masalah pelayanan dasar, Arif pada kesempatan ini juga menjelaskan bahwa, Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau memang hingga saat ini terus berusaha untuk mewujudkan agar anak-anak bisa belajar hingga ke tingkat Menengah atas. Selain itu untuk masalah kesehatan, pemerintah saat ini telah meluncurkan program dokter keluarga, dimana para dokter langsung turun dan mengecek ke rumah-rumah warga. Tujuannya bukan mengobati orang sakit namun lebih kepada mencegah agar orang yang sehat tidak menjadi sakit.( Herman )
