Kongres Nasional Dan Seminar Nasional PERMAHI “Strategi Pembangunan Hukum Nasional Dalam Bingkai NKRI”

DETIKEXPOSE.COM, Semarang– Kongres Nasional dan Seminar Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 2 November 2018. Acara Pembukaan dilaksanakan di Gedung Ghradika Bhakti Praja Gubernuran Jateng, direncanakan Dibuka Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, yang kemudian diwakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Sejumlah tamu kehormatan dan undangan khusus datang menghadiri Pembukaan atas undangan Penyelenggara (Pengurus dan Panitia). Tampak Gubernur Ganjar Pranowo duduk bersama di deretan kursi terdepan didampingi di sebelah kanan secara berurutan yaitu Dirjen Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dan Dikti RI Prof. Dr. Intan Akhmad, Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kehakiman, UU KPK, dan Anggota DPR-RI), Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono, Kadiv Binkum Mabes Polri Irjen Pol. Masguntur Laupe, Perwakilan Pimpinan TNI, Perwakilan Kejaksaan, Perwakilan Kehakiman, Perwakilan Ombusman RI. Selanjutnya Ketua Umum DPP PERMAHI duduk mendampingi di sebelah kiri Gubernur Ganjar Pranowo.

Hadir juga ratusan tamu dan undangan lain beserta Fungsionaris DPP PERMAHI, DPC-DPC PERMAHI berbagai kota dan daerah dari wilayah Indonesia. Selain Panitia, acara Pembukaan, Sidang Pleno Kongres Nasional, dan Seminar Nasional disemarakkan juga dengan kehadiran peserta dan peninjau dari wilayah nusantara Indonesia.

Datang hadir juga kalangan Ormas, LSM/NGO, Yayasan, Paguyuban, Komunitas, lembaga/komisi/badan/institusi/instansi yang bergerak dan berkaitan di bidang Hukum. Sejumlah alumni dan anggota ormas profesi hukum (PERMAHI) menghadiri acara Pembukaan.

Seminar Nasional PERMAHI, mengundang dan menghadirkan sejumlah Pembicara dari beberapa kalangan. Ada (1). Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono dan Kadiv Binkum Mabes Polri Irjen Pol. Masguntur Laupe yang datang hadir berdua mewakili Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang tak sempat hadir karena sedang dalam penugasan negara RI memimpin rombongan sebagai Ketua Delegasi RI dalam sebuah Persidangan Tingkat Tinggi di Negara Myanmar ; (2). KPK-RI (Diwakili Pejabat Struktural di KPK-RI) ; (3). Firman Jaya Daeli (Mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) ; (4). Kepala Staf Presiden (Diwakili Ifdhal Kasim, salah seorang Pejabat Struktural di KSP-RI, yang juga mantan Ketua Komnas HAM-RI) ; (5). Doktor M. Junaidi, SH, MH (Akademisi). Menurut Pembicara Firman Jaya Daeli, yang menyampaikan materi pemikiran di dalam Seminar Nasional mengenai Tema, ada tiga (3) Pokok Pemikiran berkaitan dengan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia (PHNI). Tiga (3) pemikiran tersebut, yaitu :

Pertama : (I). Pemikiran strategis dan pertimbangan mendasar mengenai Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Pemikiran dan pertimbangan ini, harus senantiasa berdasarkan ideologi dan falsafah Pancasila. Konsepsi, substansi, dan formulasi Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, harus diletakkan dan dikembangkan untuk menjabarkan sekaligus menguatkan Sila-Sila Pancasila secara utuh menyeluruh integratif. Kemudian Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, mesti selalu berlandaskan konstitusi UUD 1945.

Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, mesti ditempatkan dan diselenggarakan untuk melaksanakan dan juga menegakkan amanat dan ketentuan UUD 1945. Selanjutnya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, tentu sejatinya bersemangat bhinneka tunggal ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua (II). Spritualitas konsepsi, substansi, dan formulasi Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, pada dasarnya harus berjiwa, bersifat, dan berkarakter progresif dan ideologis. Spritualitas ini menjadikan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, selalu dan seterusnya berposisi untuk terbuka, cepat, maju, berkembang ; serta bergerak pada garis jalan perjuangan yang strategis, prinsipil, dan menentukan.

Spritualitas Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, mesti berjiwa, bersifat, dan berkarakter responsif dan dinamis. Spritualitas ini mengkondisikan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, senantiasa dan selanjutnya berpendirian mampu, cepat, dan tepat menanggapi, mengakomodasi, dan mewadahi situasi kondisi dan suasana keadaan kerakyatan dan kebangsaan ; serta berjalan pada ranah yang menggerakkan dan menggerakkan perubahan dan pembaruan.

Spritualitas Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, juga harus berjiwa, bersifat, dan berkarakter sosiologis dan humanis. Spritualitas ini menciptakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, agar sensitif terhadap problem, pergumulan, dan tantangan sosial kerakyatan dan kebangsaan sehingga sensitifitas ini berorientasi pada kemauan dan kemampuan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, menyuarakan issue-issue sosial dan ekonomi ; serta memastikan dan menumbuhkan dimensi kemanusisan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia.

Ketiga (III). Relasi ormas profesi hukum PERMAHI dengan Indonesia Raya. Kemudian korelasi antara Kongres Nasional PERMAHI dengan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. PERMAHI seharusnya dan sejatinya berposisi dan berperan memajukan dan memakmurkan Indonesia melalui keberadaan dan kemajuan keseluruhan program dan kegiatan civitas organ PERMAHI di seluruh Indonesia (di berbagai tingkatan). Jajaran Pemerintahan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) RI JK sedang berjalan dan bergerak maju dalam tempo kerja cepat mewujudkan dan melaksanakan Program Nawacita. Sebagian program ini berintikan dan berkaitan dengan penguatan dan pengembangan organ-organ profesi hukum dan organisasi kemasyarakatan kemahasiswaan hukum. Intisari program Nawacita bermuatan utama pada peningkatan, percepatan, dan perluasan kualitas kehadiran negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia ; merealisasikan pembangunan infrastruktur terpenting utama dan terpengaruh strategis ; memastikan kualitas dan kuantitas pelayanan dan perlindungan publik secara hakiki ; memaknai dan mewarnai pergerakan dan pembangunan perekonomian.

Makna dan hakekat relasi inilah yang tentu dan mesti ditangkap dan dijawab PERMAHI dalam Kongres dan melalui Keputusan-Keputusan Kongres Nasional. Hal ini bertujuan untuk menuju masa kini dan masa depan kepemimpinan dan kader muda profesi hukum yang profesional, kredibel, dan akuntabel. Kongres Nasional PERMAHI harus menemukan dan membangkitkan korelasinya dengan Tema Kongres dan Seminar Nasional. Pemaknaan relasi dan korelasi ini akan semakin meningkatkan dan meneruskan kekuatan, keteladanan, kewibawan, keharuman PERMAHI di dalam bingkai wadah NKRI yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dengan landasan konstitusi UUD 1945 yang bersemboyan dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika.( Herman )

Share this: