DPRD Kota Tanjungpinang membacakan 11 Ranperda prioritas

Detikexpose.com, Tanjungpinang –  DPRD Kota Tanjungpinang membacakan dan  Pendatanganan  persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Ranperda) Prioritas Program dan Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018, dalam sidang paripurna istimewa Senin (26/3/18) di Ruang Sidang Utama DPRD

Tanjungpinang, Senggarang, Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepri. Acara  Sidang Ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang  Suparno, yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang Raja Ariza, anggota DPRD serta Kepala OPD Camat dan Lurah se Tanjungpinang.

Anggota DPRD Rika Adrian yang  membacakan 9 Ranperda Prioritas dan 2 Ranperda Inisiatif DPRD Tanjungpinang 2018. Yang selanjutnya akan membahas rancangan Propemperda Tahun 2018 bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tanjungpinang.

Ketua DPRD Suparno Kota Tanjungpinang  Dalam pidato mengantarnya  mengatakan, “Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan daerah pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan , dan peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Derah.

Lanjut Suparno Sehubungan dengan itu maka DPRD Kota Tanjungpinang menyampaikan usulan Ranperda inisiatif yang di sertakan dalam program pembentukan peraturan daerah ( Propemperda) Kota Tanjungpinang Tahun 201, adapun daftar prioritas rancangan peraturan daerah dilingkungan DPRD di sepakati di badan pembentukan peraturan derah Bapemperda DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 sebanyak Dua Rancangan Jelas Suparno.

11 Ranperda prioritas tersebut, terdiri dari 9 rancangan peraturan daerah (Ranperda) Prioritas dan 2 Ranperda Inisiatif DPRD Tanjungpinang.

Rika menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah, dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Dan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara operasional, Propemperda memuat daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu, sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang ada .

“Dengan demikian, program pembentukan daerah dapat digunakan sebagai pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk peraturan daerah,” ucapnya.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tanjungpinang bersama Pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah mendapatkan titik temu dalam membuat rencana peraturan daerah yang akan dituangkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tanjungpinang Tahun 2018, yang kemudian dapat dibuatkan Nota Kesepakatan antara DPRD Kota Tanjungpinang dan Walikota Tanjungpinang, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang untuk dilaksanakan pihak-pihak yang berwenang.

Adapun daftar prioritas rancangan peraturan daerah dilingkungan DPRD yang telah disepakati di Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2018.

“Pj Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza menyampaikan, untuk 9 usulan skala prioritas propemperda Kota Tanjungpinang tahun 2018, supaya dapat terealisasi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

“Sebelum ditetapkan, tentunya melalui pembahasan bersama Pansus yang kemudian baru bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda),” kata Raja Ariza dalam Pidato pengantar penyampaian Rancangan

“ PJ Walikota Raja Ariza mengatakan, sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan, bahwa penyusunan Peraturan Daerah dilakukan melalui Propemperda yang diusulkan oleh eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda melalui DPRD tahun 2018.

“Karena Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah berdiri saat ini memerlukan pondasi yang kuat, yaitu dengan dibuatnya regulasi yang jelas dan tegas, dan Pemerintah Kota harus melibatkan semua stakeholders yang ada dalam upaya melakukan peningkatan kesejahteraan, keadilan kamakmuran serta kepastian hukum kepada masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan dalam segala spek,” ucapnya.( Herman)

Share this: