Home / BINTAN / Wajib Test Antigen Berbayar Ala Pemko Tanjungpinang, Anggota DPRD Bintan Hasriawandi: Kebijakan Walikota Rahma Harus Manusiawi

Wajib Test Antigen Berbayar Ala Pemko Tanjungpinang, Anggota DPRD Bintan Hasriawandi: Kebijakan Walikota Rahma Harus Manusiawi

Sejumlah Anggota DPRD Bintan Hasriawandi, Tarmizi dan lainnya saat di Pos PPKM

DETIKEXPOSE.COMBINTAN –Wajib test antigen berbayar Ala Pemko Tanjungpinang di perbatasan Kota Tanjungpinang – Kabupaten bintan,  Provinsi Kepulauan Riau di nilai Kebijakan Walikota Rahma tidak manusiawi bahkam membunuh perekonomian masyarakat, di sampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Hasriawadi, saat melakukan aksi damai di pos PPKM Jln Kijang KM 15, Kamis ( 15/7/2021).

Anggota DPRD Hasriawandi saat berbicara kepada petugas test antigen di Pos PPKM Perbatas Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan

Beberapa Anggota DPRD Bintan ikut dalam aksi damai tersebut Hasriawandi, Tarmizi dan lainnya berang terkait kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mengeluarkan kebijakan wajib test antigen, bagi warga Bintan yang melintasi Pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pria yang kerap disapa Gentong itu, menilai Walikota Tanjungpinang Rahma tidak manusiawi dalam membuat kebijakan.

Kata Hasriawandi, “warga Bintan yang cuma menjual hasil tani ke Tanjungpinang, terpaksa menangis untuk membayar biaya rapid antigen senilai Rp 150 ribu di Pos penyekatan.” Ucapnya.

“Tolong punya rasa kemanusiaan, terhadap penerapan kebijakan yang tidak bijak ini. Padahal dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri, tidak menyebutkan harus membayar,” ujar Gentong.

“Kami datang memprotes kebijakan test antigen berbayar, bukan programnya yang kami protes,  kebijakan PPKM Kami mendukung tetapi kebijakan untuk membayar test tersebut membertkan masyarakat, ” Tegasnya.

Dirinya menegaskan, bahwa 70 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) Bintan merupakan warga Tanjungpinang. Namun, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tidak memasalahkan hal itu, padahal di Tanjungpinang tingkat Covid-19 membekudak.

Seharusnya, kata dia Pemkab Bintan yang harus was-was soal warga Tanjungpinang yang masuk ke wilayahnya. Sebab, Pemko Tanjungpinang saat ini tengah menjalani PPKM darurat.

“Dan perlu Rahma tau, sekian tahun 70 persen ASN Bintan itu warga Tanjungpinang, tapi kami welcome, walaupun dalam hati ingin menyetop. Seharusnya kami yang was was, tapi kami ada rasa kemanusian dan hanya mengawasi saja,” tegasnya.

Gentong menerangkan, bahwa petugas kimia farma di Pos penyekatan tidak memiliki surat tugas untuk melayani rapid antigen berbayar. Menurut dia, adanya kejanggalan dalam kebijakan yang dibuat Walikota Rahma

“Ini ada kejanggalan, tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kami baru mendapatkan kwitansi yang harus membayar Rp 150 ribu, setiap penduduk kami yang berkatifitas ke Tanjungapinang,” tukasnya.( Herman )

Share this:

About detikexpose

Tinggalkan Balasan