Home / SUMATRA BARAT / Surat DR. Amiziduhu Mendrofa, SH. MH. Ke Presiden Di Tanggapi, Lahirkan SKB 3 Menteri.

Surat DR. Amiziduhu Mendrofa, SH. MH. Ke Presiden Di Tanggapi, Lahirkan SKB 3 Menteri.

DR. Amiziduhu Mendrofa, SH. MH.

DETIKEXPOSE.COM, PADANG— Surat Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH.MH ke Presiden di tanggapi sehingga lahir SKB 3 Menteri, terkait SMK Negeri 2 Padang disorot lantaran meminta siswi non muslim berjilbab. Polemik usai, kini pihak sekolah berjanji mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam sekolah.

Surat DR. Amiziduhu Mendrofa, SH.MH Ke Presiden RI.

SKB 3 Menteri ini dibuat oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas ini mengatur penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Ada 6 keputusan dalam SKB 3 menteri ini.

SKB ini ditujukan untuk sekolah negeri. Mendikbud Nadiem mengatakan sekolah negeri diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan agama dan etnis apa pun.

“Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apa pun, dengan etnisitas apapun, diversivitas apa pun. Berarti semua yang mencakup di dalam SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri,” kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2/2021).

Mendikbud Nadiem mengatakan, peserta didik dan guru memiliki hak untuk memilih seragam. Penggunaan seragam itu tidak boleh menggunakan kekhususan agama.

“Kunci utama dari SKB ini adalah para murid dan para tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara: a. Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau b. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci dari SKB 3 Menteri ini yang harus ditekankan adalah hak di dalam sekolah negeri untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu? Murid dan guru, dan tentunya orang tua. Itu bukan keputusan dari sekolahnya di dalam sekolah negeri,” tutur dia.

Nadiem, Pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dengan kekhususan agama. Mengingat pemilihan seragam merupakan hak masing-masing guru dan murid.

“Karena ini, pemerintah daerah atau sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena atribut ini adalah di masing-masing individu guru dan murid tentunya dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam atau atribut dengan kekhususan keagamaan,” papar Nadiem.

DR. Amiziduhu Mendrofa, SH.MH Mengatakan kepada detikexpose.com, Rabu (10/2/2021) melalui telepon selulernya kami sangat berterimakasih Kepada Bapak presiden RI. Dan Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tertanggal 21 Januari 2021, atas di tanggapinya surat yang telah kami kirimkan, sehingga melahirkan SKB 3 Menteri dan sudah sesuai apa yang kami harapkan, dan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi Suport kepada kami, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik apa yang di harapkan oleh masyarakat, Surat SKB 3 Menteri ini bukan saja hanya berlaku di sumatera Barat tetapi di seluruh Indonesia, kecuali Aceh.” Ujarnya.( redaksi)

Share this:

About detikexpose

Tinggalkan Balasan