Home / SUMATRA BARAT / Dr. AM. Mendrofa, SH., MH: Kami Menunggu Jawaban Surat Dari Presiden Dan Mendikbud, Terkait Aturan Sekolah Yang Mewajibkan Non Muslim Pakai Jilbab.

Dr. AM. Mendrofa, SH., MH: Kami Menunggu Jawaban Surat Dari Presiden Dan Mendikbud, Terkait Aturan Sekolah Yang Mewajibkan Non Muslim Pakai Jilbab.

Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH. MH

DETIKEXPOSE.COM, TANJUNGPINANG– Pengacara Dr. Amiziduhu Mendrofa, SM., MH mengatakan, belum bisa mengabulkan pengajuan permohonan Kepala SMKN 2 Padang tersebut dikarenakan harus menunggu tanggapan balasan surat yang telah kami kirim kepada pemerintah pusat, salah satu diantaranya KOMNASHAM, PRESIDEN RI dan KEMENDIKBUD RI, nanti setelah diterima jawabannya dan dikaji baru kami pikir-pikir, jelasnya Mendrofa, Melalui percakapan telepon selulernya, Selasa sore (26/01/2021)

” sebenarnya bukan saja hanya di sekolah SMK 2 Padang yang mewajibkan pakai jilbab non muslim, tetapi ada juga di sekolah negeri SD, SMP, SMA dan bahkan di sekolah perguruan tinggi,” ujarnya.

” Untuk itu kami meminta pemerintah pusat, untuk mencabut seluruh aturan sekolah  yang menerapkan non muslim  pakai jilbab, Bukan saja hanya di sumatera Barat, tetapi di seluruh Indonesia, ” Harap Mendrofa.

” Sedikit saya memberitahukan isi surat yang kami sampaikan ke pemerintah pusat dalam Hal ini Presiden, untuk merubah dan membuat aturan yang baru, untuk melarang sebagian sekolah di sumatera Barat dan umumnya sekolah di indonesia yang selalu menerapkan aruran wajib pakai jilbab bagi non muslim, karna iru telah melanggaran hak kebebasan khusnya bagi yang Non muslim.

Mendrofa, menyinggung juga pernyataan Mantan Walikota Padang Fauzi Bahar, dalam pernyataan Fauzi Bahar, bahwa aturan sekolah memakai Jilbab adalah untuk tidak di gigit nyamuk  dan tidak kena DBD, itu bukan pernyataan Intelektual ” Kata Mendrofa.

Perlu di ketahui, Kepala SMKN 2 Padang, yang diduga terancam hukuman pidana dan dipecat dari jabatannya sebagai PNS karena melanggar undang-undang paksa siswi non muslim wajib “menyesuaikan” menggunakan jilbab, akhirnya menyampaikan maaf sekaligus mengajukan permohonan damai kepada Amiziduhu Mendrofa selaku kuasa hukum korban.

Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan tindakan Kepala sekolah SMKN 2 Padang tersebut jelas telah menabrak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selanjutnya saya meminta kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama kita ke depan, “ujar Nadiem Makarim, dikutip Minggu (24/01/2021).

Melalui unggahan video di akun Instagram @nadiemmakarim, pendiri Gojek itu mengatakan bahwa sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera mengambil tindakan yang tegas.

Dikatakan Nadiem, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu Pasal 55 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesauai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua atau wali.

Selain itu, Pasal 4 Ayat (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskirminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Juga Pasal 3 Ayat (4) Permendikbud Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pakaian seragam sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

“Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” tuturnya.

Menurut Nadiem, hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberaggamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan. “Untuk itu, pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut,” katanya.( redaksi)

Share this:

About detikexpose

Tinggalkan Balasan