Home / KEPRI / BINTAN / Warga Menunggu Itikad Baik Pemerintah Kabupaten  Bintan,  Untuk Segera Menyelesaikan Ganti Rugi Lahan Mereka.

Warga Menunggu Itikad Baik Pemerintah Kabupaten  Bintan,  Untuk Segera Menyelesaikan Ganti Rugi Lahan Mereka.

Waduk ini yang sebagian terkena lahan warga yang belum di ganti rugi.

DETIKEXPOSE.COM, BINTAN– Warga menunggu itikad baik Pemerintah Kabupaten Bintan untuk segera menyelesaikan ganti rugi lahan mereka yang seharusnya pemerintah tidak membuat  sengsara, menderita warganya, terkait Proyek pembangunan Waduk yang diberi nama Embung Air Baku Hulu Bintan, di Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan kian menjadi sorotan.

Puluhan hektar lahan warga, sampai kini tak jelas masalah ganti rugi lahannya. Padahal, proyek itu dikerjakan selama tiga tahun, dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Dan kini, proyek  itu telah rampung dikerjakan.

Tapi, proses ganti rugi lahan yang ditunggu-tunggu tak kunjung diberikan. Kini, warga mulai kelimpungan. Karena, tak tau lagi mau kemana mengadu.

Trik dan Intrik yang dilakukan tim pembebasan lahan selama proses pembangunan berlangsung, terbilang piawai meninabobokan pemilik lahan. Buktinya, selama tiga tahun proses pembangunan, tak seorang pun pemilik lahan yang lahannya diobrak-abrik, pernah menerima ganti rugi.

Pailan, pria uzur yang lahannya digeruduk seluas empat hektar. Namun tak ada ganti rugi sdikitpun spai saat ini.

Akhirnya, pemilik lahan mulai berteriak lewat media masa. Tujuannya, mau menyuarakan keluhannya terkait ganti lahan itu. Salah seorang diantaranya bernama Pailan.

Lelaki berusia lanjut ini bercerita panjang tentang apa yang mereka alami, ketika ditemui di rumahnya. dan diakuinya, kalau lahannya dicolong oleh proyek itu seluas empat hektar. Selama ini hanya diberi janji semu oleh tim pembebasan lahan. Dengan modus, dibuat pertemuan sesering mungkin. Agar pemilik lahan yakin, kalau lahan mereka bakal diganti rugi.

Namun kini, pemilik lahan harus gigit jari. Lantaran tak ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Pemberitaan di media ini sebelumnya, terkait permasalahan diatas, telah mendapat jawaban dari Adi Prihantara, Sekda Kabupaten Bintan, melalui layanan WA, “anggaran masih tersedia, dan belum terealisasi karena penilai independen atas harga tanah belum kelar, “katanya (24/07/2020).
Ditegaskannya lagi, kalau pihaknya tetap melakukan pengawasan internal, “Pengawasan tetap dilakukan, “ujarnya, menjawab , berbeda dikonfirmasi.

Tapi, berbeda dengan jawaban Kabag Agraria bernama Pilihan. Mantan Camat Bintan Pesisir ini justru mengatakan, “saya menjabat disini belum lama pak. Jadi saya kurang tau permasalahan itu. Tapi yang saya tau, anggaran untuk pembebasan lahan warga itu telah dirasionalisasi (Pemotongan-red) untuk bantuan  Pandemi Covid-19. Namun, saya tidak tau berapa persen pemotongannya, “ujar Pilihan melalui ponselnya (20/07/2020).

Jawaban nyeleneh Kabag Agraria ini memang sangat menggelitik. Bagaimana mungkin bisa dilakukan pemotongan anggaran untuk ganti rugi lahan itu. Sedangkan proyek tersebut telah dikerjakan sejak tahun 2017. Sementara, bencana Covid-19, datangnya awal tahun 2020.

Apalagi jika dikaitkan dengan rencana pembangunan proyek itu. Seharusnya, sebelum proyek dimulai, status lahan wajib steril. Artinya. Pengguna anggaran harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari pemiliknya. Agar tidak muncul permasalahan dikemudian hari. Tapi, untuk proyek yang satu ini, sepertinya tidak menerapkannya.

Herannya lagi, kedua pejabat di Pemkab Bintan ini, memberi jawaban yang berbeda. Sementara pemilik lahan mulai dilanda gundah gulana. Padahal, pemilik lahan sangat mencintai kepemimpinan Bupati Bintan saat ini. Dan itu diakui mereka, ketika proses pencoblosan, tidak ada pilihan lain, kecuali memilih Bupati yang sekarang.

Ditempat terpisah, media ini coba melakukan  konfirmasi kepada Apri Sujadi, Bupati Bintan melalui hubungan telepon ke Ponsel nya. Guna menanyakan permasalahan ganti rugi tersebut (03/08/2020). Sayangnya, orang nomor satu di Pemkab Bintan ini terkesan sulit dihubungi. Karena, beberapa buah nomor miliknya yang dihubungi tak satupun yang aktif.

Belakangan muncul rumor yang menyebutkan, kalau Bupati Bintan ini memang doyan gonta-ganti nomor handphone.

Jika rumor itu benar, bagaimana masyarakat bisa berkomunikasi kepadanya.

Sholikin,  ketua LSM Gebrak Provinsi Kepri.

Disisi lain, Sholikin, ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri menilai, “Saya menduga, ada yang bermain di dalam anggaran ganti rugi lahan itu. Karena, yang saya tau, setiap proyek fisik yang menggunakan anggaran negara, dan dibangun diatas lahan warga, terlebih dahulu harus dilakukan pembebasan lahan. Bukan main hantam saja, “ujar Sholikin.

Karena, katanya menambahkan. Warga tersebut kan punya hak atas tanahnya. Yang pasti, lahan untuk pembangunan proyek fisik, harus steril barulah bisa dibangun, “bebernya.

Masih menurut Ketua LSM itu.  Saya menduga, ada yang bermain-main dengan anggaran ganti rugi lahan warga itu. Dan untuk sementara ini, kami sedang melengkapi data-data terkait proyek tersebut. Jika sudah lengkap, kami akan melaporkannya ke pihak yang berwajib, “sebutnya di bilangan Batu Sembilan Tanjungpinang. ( Redaksi )

Share this:

About detikexpose