Home / KEPRI / BINTAN / Warga: Pak Bupati  Bintan Apri Sujadi Jangan Abaikan Jeritan Dan Tangisan Kami, Mohon Lahan Kami Segera Di Bayar.

Warga: Pak Bupati  Bintan Apri Sujadi Jangan Abaikan Jeritan Dan Tangisan Kami, Mohon Lahan Kami Segera Di Bayar.

Papan nama berdiri megah di lokasi Embung Baku Air Hulu Bintan.

DETIKEXPOSE.COM, BINTANWarga yang terkena lahannya dalam Proyek Pembangunan Waduk, yang terletak di pusaran Komplek kantor Bupati Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, meminta Kepada Bupati Bintan H. Apri Sujadi agar jangan mengabaikan jeritan dan tangisan kami, mohon lahan kami agar segera di bayarkan atau di ganti rugi.permintaan itu di sampaikan kepada media ini, Sabtu ( 25-7-20202) melalui percakapan telepon selulernya.

terlihat Kawasan yang sebelumnya hutan belantara, kini telah disulap menjadi kawasan yang memiliki panorama cukup indah.

Seperti pemberitaan sebelumnya beberapa kali, Waduk yang diberi nama Embung Air Baku Hulu Bintan ini, mutlak milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.
Meskipun dalam pembangunan nya menggunakan dana APBN, yang dikerjakan selama tiga tahun berturut, tapi statusnya tetap menjadi milik Pemkab Bintan.

Namun, dibalik keberhasilan itu, tersimpan permasalahan yang menyangkut ganti rugi lahan. Bahkan, sampai berita ini muncul, Pemkab Bintan  belum juga membayar ganti rugi lahan warga yang terpakai untuk proyek tersebut.

Tak tanggung-tanggung. Lahan warga yang tergerus dan dicaplok, mencapai puluhan hektar. Tapi, terkesan tidak ada niat untuk mengganti rugi.
Bagian Agraria di Pemkab Bintan, disebut-sebut sebagai tim pembebasan lahan. Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Bagian (Kabag) Agraria bernama Pilihan ini menjawab se-enak perutnya.  Seakan tak punya rasa kemanusiaan. Dijelaskannya, bahwa anggaran untuk pembebasan lahan di lokasi proyek tersebut, telah dirasionalisasi (dipotong-red) untuk bantuan bencana Covid-19.

Semudah itukah melakukan pemotongan anggaran ? Sementara yang punya hak atas anggaran itu terus menunggu pembayaran ganti rugi lahannya yang telah diobrak-abrik. Jadi dimana letak naluri kemanusiaannya ?

Adi Prihantara, Sekda Kabupaten Bintan.

Anehnya lagi, jawaban Kabag Agraria itu malah ditepis Adi Prihantara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan. Menurutnya, anggaran itu masih tersedia, “anggaran masih tersedia, dan belum terealisasi karena penilai independen atas harga tanah belum kelar. Dan Pengawasan tetap dilakukan, “kata Sekda membalas konfirmasi(24/072020) melalui ponsel nya.

Jawaban kedua pejabat Bintan ini sepertinya bertolak belakang. Hal seperti inilah yang justru memicu asumsi miring.

Pailan, Warga Yang salah satu Terkena lahannya.

Pailan (80th), salah seorang pemilik lahan, memaparkan, pada Hari, Jumaat di rumahnya ( 24-7-2020) mengatakan bahwa ia didampingi menantunya Firman  sudah pernah membuat laporan kepada pihak Polsek Teluk Bintan terkait kejahatan tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan tanahnya, namun sayangnya mereka tidak mendapatkan tanda bukti laporan, sehingga lupa kapan waktu mereka melapor ke polisi.

Pailan, sengaja membuat laporan kejahatan tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan lahannya ke Polsek teluk Bintan, karena ia merasa belum pernah ditemui oleh pihak pemerintah kabupaten Bintan, sebelum pembangunan  Embung Air Baku Hulu Bintan itu dimulai pembangunannya tahun 2017. Dan Pailan juga menegaskan Bahwa, Surat tanah miliknya dan anak-anaknya tidak pernah diserahkan kepada pihak Pemkab Bintan maupun pihak yang terkait dalam pembebasan lahan untuk keperluan proyek tersebut.

Pailan, sangat berharap Bupati Bintan H Apri Sujadi, agar bisa membantunya dan pemilik lahan lainnya, agar bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan,. sehingga tidak berlarut-larut, sementara pekerjaan proyek waduk tersebut sudah selesai 100 persen.

Sholikin, ketua LSM Gebrak Kepri, berfoto bersama Bibit Samad Rianto.

Ujung-ujungnya, Sholikin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), geram mendengarnya. Bahkan, cenderung curiga.

Disebutkannya, “bagaimana mungkin jawaban kedua pejabat itu bisa tidak singkron. Pejabat yang satu mengatakan, anggaran untuk pembebasan lahan itu sudah dipotong untuk penanganan Covid-19. Sedangkan yang satunya lagi mengatakan, anggaran telah tersedia. Hal seperti inilah yang menimbulkan kecurigaan. Sepertinya telah terjadi persekongkolan jahat untuk menghabiskan anggaran pembebasan lahan itu. Apalagi jika dihubungkan dengan suasana menjelang Pilkada seperti sekarang ini. Jadi, baiknya dilaporkan saja persoalan ini ke pihak yang berwajib. Agar siapa saja yang bermain-main dengan anggaran itu, bisa terungkap, “ujar Sholikin geram.

Ditambahkannya, “kalau dirasionalisasi, kenapa tidak semua pengadaan tanah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 itu terkena ? Sesuai data yang saya miliki, pengadaan tanah di Pemkab Bintan jumlahnya lebih dari 8,9 Miliar rupiah. Baik untuk pengadaan tanah Kantor Desa, Makam, sarana Jalan dan Embung ditempat lain.. Artinya, anggaran untuk proyek pembangunan Embung Air Baku Hulu Bintan, tidak dianggarkan di APBD Murni Bintan tahun 2020 ini, “katanya sambil menunjukkan data kepada media ini.
Masih menurut Sholikin. “Masak Proyek yang menelan dana hampir 90 Miliar rupiah, tega merampas hak rakyat kecil. Berarti ini kerja gila dan harus diusut secara tuntas, “bebernya mengakhiri.( Redaksi)

Share this:

About detikexpose