Home / KEPRI / BINTAN / Proyek Ajaib Di Kabupaten Bintan, Lahan Warga Tak Kunjung Di Bayar, Pembangunan Waduk Telah Selesai, Dana Pembebasan Lahan Di Pertanyakan.

Proyek Ajaib Di Kabupaten Bintan, Lahan Warga Tak Kunjung Di Bayar, Pembangunan Waduk Telah Selesai, Dana Pembebasan Lahan Di Pertanyakan.

DETIKEXPOSE.COM, BINTAN– Proyek ajaib di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Lahan warga tak kunjung di bayar sementara pembangunan waduk telah selesai, Fenomena pembangunan Waduk air bersih yang diberi nama Embung Air Baku Hulu Bintan, yang dibangun di pusaran kantor Bupati Bintan sejak tahun 2017 lalu, sampai saat ini masih meninggalkan masalah dan kesengsaraan bagi warga.

Informasi yang berkembang, ada puluhan warga pemilik lahan yang lahannya terkena pembangunan proyek berbiaya lebih dari 25 miliar rupiah lebih itu, belum menerima ganti rugi. Sampai berita ini diunggah, warga masih menunggu janji dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, agar segera dilakukan pembayaran atas lahan mereka yang terkena proyek.

Pilihan Kabag Agraria Kabupaten Bintan

Pemberitaan sebelumnya di media ini, kinerja panitia pembebasan atas lahan warga yang terkena proyek tersebut telah disoroti.

Dan informasi lainnya juga menyebutkan, bahwa pihak yang menangani pembebasan lahan untuk proyek itu, disebut-sebut Bagian Agraria di Pemkab Bintan. Saat ini, Kepala Bagian (Kabag) Agraria dijabat oleh pria bernama Pilihan.

Sayangnya, mantan Camat ini hanya bisa menjawab seadanya, ketika dilakukan konfirmasi terkait pembebasan lahan tersebut. Parahnya lagi, pejabat bernama Pilihan ini terkesan  mulai berdalih saat menjawab konfirmasi, “saya menjabat disini belum lama pak. Jadi saya kurang tau permasalahan itu. Tapi yang saya tau, anggaran untuk pembebasan lahan warga itu telah dirasionalisasi (Pemotongan-red) untuk bantauan  Pandemi Covid-19. Namun, saya tidak tau berapa persen pemotongannya, “ujar Pilihan melalui ponselnya.

Ucapan Pilihan terkesan nyeleneh. Sepertinya, Kabag Agraria ini hendak mengalihkan perhatian atas permasalahan yang ada. Bagaimana mungkin bisa terjadi pemotongan untuk keperluan bantuan Pandemi Covid-19. Sedangkan proyek ini  telah dimulai sejak tahun 2017 silam. Sementara bencana Covid-19 datang melanda baru berkisar empat bulan.

Pilihan Kabag Agraria saat di Konfirmasi Ulang oleh Redaksi Media ini, alasan putus-putus jaringan dan sedang di jalan, ditunggu beberapa lama di konfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (23-7-2020) tak mau angkat walaupun nada dering masuk.

Disisi lain, pemilik lahan terus berharap kepada Pemkab Bintan, agar lahan yang terlanjur diobrak-abrik oleh pelaksana proyek segera mengganti rugi lahan mereka. Salah seorang pemilik lahan berinisial P, yang lahannya tergerus oleh proyek itu menuturkan, “saya punya lahan 8,7 hektar dekat proyek itu. Tapi yang terkena Cuma empat hektar. Waktu itu kami dijanjikan oleh tim pembebasan lahan, bahwa harga per meter lahan kami akan dibayar sebesar Rp.45.000.000,- Dan kami sebagai pemilik lahan, telah berulang kali melakukan pertemuan dengan tim pembebasan lahan. Tapi sampai sekarang, belum ada menerima ganti rugi. Sementara, proyek telah selesai dikerjakan. “beber lelaki lanjut usia itu.

Proyek yang dimulai sejak tahun 2017 sampai 2019 itu, telah menghabiskan anggara sebesar lebih dari 25 miliar rupiah. Dikerjakan oleh Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV.

Rumor yang berkembang, persoalan pembebasan lahan pada proyek tersebut telah terjadi sejak awal. Namun proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu sepertinya memandang sebelah mata terhadap warga pemilik lahan. Buktinya, proyek tersebut terus berlanjut sampai selesai dikerjakan. Tapi lahan warga seakan diabaikan.

Sholikin, ketua LSM Gebrak Provinsi Kepri bersama Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samat Riyanto.

Tak tahan mendengar jeritan warga yang terkesan diabaikan itu, akhirnya Sholikin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) angkat bicara, “baiknya, ketua tim pembebasan lahan pada proyek itu, dilaporkan saja ke pihak yang berwajib. Apalagi ini menyangkut soal ganti rugi lahan yang jumlahnya tidak sedikit. Dan saya menduga, dana yang telah dipersiapkan untuk pembebasan lahan di lokasi itu, telah dijadikan bancaan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi, jangan sedikit-sedikit yang namanya menyangkut anggaran, selalu menyebut-nyebut telah dirasionalisasi alias pemotongan untuk bantuan Covid-19. Ujung-ujungnya, bencana Covid dijadikan tameng untuk memenggal anggaran, “ucap ketua LSM itu geram di kantornya (22/07/2020).

Sholikin juga menambahkan seharusnya proyek ini belum bisa dikerjakan terlebih dahulu sebelum masalah lahan clear. pihak  SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau seyogyanya mengecek dulu status lahan. masih meninggalkan masalah ngak ? bila sudah clear silahkan dijalankan ke tahap berikutnya. jangan dalam pembangunan yang sudah selesai dikerjakan malah meninggalkan duka bagi pemilik lahan. “harus nya Pemkab Bintan sebelum mengajukan usulan proyek tersebut ke Pihak Satker  harus clear dulu masalah lahannya, bukan asal koboy dan menciptakan kesengsaraan kepada warga pemilik lahan. terus pihak SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau kok menerima begitu saja terkait lahan tersebut, terkesan tidak ada survey dan sosialisasi dahulu kepada warga sekitar dan pemilik lahan atau apa hal ini memang ada unsur disengaja dan sudah ada indikasi persengkokolan dalam proyek ini ?.( redaksi )

Share this:

About detikexpose