Home / JAKARTA / Menkumham Prof. Yasonna Laoly : Perppu, Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Menkumham Prof. Yasonna Laoly : Perppu, Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Foto : Menkumham, Prof. Yasonna H. Laoly, SH, MSc, PhD
DETIKEXPOSE.COM, JAKARTA Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Prof. Yasonna H. Laoly, SH, MSc, PhD memastikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tidak otomatis menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana Perppu. Menurut Yasonna dalam keterangan kepada jurnalis Nawacitapost pada Selasa 12 Mei 2020. Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perppu tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Istilah kebal hukum bagi para pihak yang menjadi pelaksana Perppu, No.
Foto : Menkumham, Prof. Yasonna H. Laoly, SH, MSc, PhD bersama Kemenkumham

Dilanjutkan, pasal 27 pada perppu tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana Perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan. Terlebih kondisi kini yang ditekankan pada pengambilan keputusan yang tepat. Mengingatkan pula bahwa Presiden, Joko Widodo telah menetapkan Covid 19 sebagai bencana nasional. Korupsi terhadap dana anggaran Covid 19 dapat ditindak sesuai Pasal 1 Undang – Undang (UU) no. 19 tahun 2019. Mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati.

Sebelumnya, pasal 27 pada Perppu No 1 Tahun 2020 sempat menjadi polemik. Dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada penyelenggara Perppu.  Pasal  terkait menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan negara. Terutama untuk Covid-19 tidak termasuk kerugian negara. Selain itu, pejabat yang terkait pelaksanaan perppu juga tidak dapat dituntut. Baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas. Yang mana dengan berdasarkan pada itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ditekankan sekali lagi oleh Yasonna bahwa no untuk yang namanya kebal hukum. Apabila ditemukan bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan. Kemudian akan ditindak secara hukum.

Yasonna menjelaskan. Klausul juga pernah diatur dalam UU Pengampunan Pajak, UU Bank Indonesia, UU Ombudsman, UU Advokat, dan UU MD3. Bahkan beberapa pasal di KUHP juga mengatur tentang sejumlah perbuatan yang tidak dipidana. Memang bukan hal baru dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia. Selain itu, Yasonna juga menyebut bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 diterbitkan dengan pertimbangan kondisi yang genting dan memaksa. Terlebih membutuhkan dana besar yang mencapai  Rp 405,1 triliun rupiah sebagaimana disampaikan Presiden, Joko Widodo. Anggaran sebelumnya tidak ada didalam APBN 2020. Namun pandemi Covid 19 memaksa pemerintah untuk menyediakan dengan cepat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah memutuskan. Total tambahan belanja dan pembiayaan APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Total anggaran dialokasikan sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 75 trilun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Perppu merupakan payung hukum bagi penyediaan anggaran.  Anggapan keliru mengenai anggaran langsung dikeluarkan tanpa adanya dasar hukum. Harus memastikan pengambil keputusan tidak khawatir dan tetap dipagari agar tidak bisa korupsi. Yasonna melanjutkan dengan membantah anggapan. Perppu mengabaikan hak anggaran yang dimiliki oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidaklah tepat meniadakan peran DPR. Perppu tetap harus melalui persetujuan DPR sebelum ditetapkan menjadi UU. Semua dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  ( nawacitapost.com)

 

About detikexpose