Home / KEPRI / BINTAN / KEPALA DPMPTSP BINTAN HASFARIZAL HANDRA: URUSAN PT MIPI TIDAK HANYA JALAN DI TEMPAT, TETAPI SUDAH MULAI ADA TITIK TERANG.

KEPALA DPMPTSP BINTAN HASFARIZAL HANDRA: URUSAN PT MIPI TIDAK HANYA JALAN DI TEMPAT, TETAPI SUDAH MULAI ADA TITIK TERANG.

 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bintan Hasfarizal Handra.

DETIKEXPOSE.COMBINTAN– Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP ) Kabupaten Bintan Hasfarizal Handra, mengatakan kepada Detikexpose.com, Jumat ( 6-3-2020 ) bahwa permasalahan bahwa hasil kesepakan Antara pemerintah kabupaten bintan dan HIMA PERSIS tentang PT MIPI yang belum memiliki ijin, sudah kita tindak lajuti dan surati instansi terkait.

Hasfarizal menjelaskan, pemerintah kabupaten Bintan dan FKPD OPD Terkait telah melaksanakan rapat dengan Kajari, perwakil polres, Dandim dan lainnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini serta mencari solusi terbaik, dan sudah kita menyurati buat Proposal tekhnik untuk di ajukan kepada Gubernur CQ Direktur ATR, dan melajutkan rapat di
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, ” Ujarnya.

Hasfarizal menjelaskan, Terkait masalah PT MIPI kami sudah melakukan berbagai hal dan masalah ini tidak diam di tempat segera mungkin akan ada titik terangnya, ” Ucapnya.

Kepada adek adek kami mahasiswa perlu bersabar pasti akan segera ada titik terang terkait PT. MIPI.

Di tempat terpisah, Zulkarnain selaku kader Hima Persis mengatakan “Kami sudah melakukan aksi di kantor DPMPTSP tanggal 30 Desember 2019 yang menghasilkan MOU dengan bunyi ketika problematika PT MIPI dalam waktu 2 bulan belum dapat diselesaikan maka kepala dinas DPMPTSP siap mundur dari jabatan, karena kurang berkoordinasi dengan pemkab untuk menyelesaikan permasalahan ini dan beliau sebelum menandatangani MOU, mengakui bahwa PT tersebut sudah melanggar aturan tetapi kenapa sampai saat ini tetap diam, di mana ketegasan Pemkab” imbuhnya, Jumat ( 6-3-2020 ).

Di karenakan PT tersebut tidak kunjung diselesaikan secara aturan yang berlaku, maka kami meminta komitmen dari kepala dinas DPMPTSP untuk berkomitmen menyesaikan masalah yang ada di PT MIPI.

Dua bulan sudah berlalu tetapi seperti nya tidak ada pergerakan apapun dari pemerintah, kadis PTSP yang sudah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini pun tidak kunjung memberikan kepastian.

“Kementerian konservasi sumber daya alam (KSDA) sudah mengatakan bahwa PT tersebut harus menghentikan aktivitas apapun dan mengembalikan posisi hutan seperti semula, secara implisit dapat diartikan bahwa PT tersebut harus dibongkar karena berdiri tidak sesuai dengan peruntukannya dan PT MIPI harus bertanggungjawab perihal pengembalian kondisi hutan seperti semula. “Jika memang ingin melakukan investasi maka cari ruang yang sesuai untuk industri, di lokasi PT MIPI melakukan produksi itu peruntukannya untuk perkebunan, langkah yang dilakukan Pemkab untuk menyurati Kementerian Kehutanan dan Kementrian Agraria Republik Indonesia tidak mendapatkan respon balik, jadi tidak ada langkah lagi seperti ingin merevisi Perda untuk menyesuaikan tata ruang berdasarkan konsideran kementerian, karena tidak ada lampu hijau dari kementerian.

Maka dengan ini pemerintah jangan mengulur waktu untuk menindaklanjuti PT MIPI, sudah seharusnya PT MIPI dibongkar karena telah melanggar beberapa Perda dan wajib mengembalikan kondisi hutan seperti sedia kala, solusi yang ada hanyalah PT tersebut melakukan segala aktifitas nya di KM 23 yang hari ini sudah mendapatkan SPPL dan TDG sehingga mereka hanya fokus melanjutkan bagaimana melegalkan perusahaan tersebut sesuai aturan yang berlaku.( red )

Share this:

About detikexpose